Melawan Industri Hoax

Jakarta - Di akhir tahun 2016, Indonesia digaduhkan oleh berita hoax dan media sosial yang salah arah sampai-sampai presiden sendiri memerintahkan untuk menindak penyebar kebohongan di dunia maya. 

Internet berkembang luar biasa akhir-akhir ini dengan semakin mudahnya akses melalui smartphone dan harga bandwidth yang semakin terjangkau. 

   Hal itu menimbulkan fenomena masyarakat empat dimensi--istilah yang penulis pinjam dari kawan di Kominfo--dimana dimensi keempat adalah dimensi dunia maya yang anonimitasnya membuat pengguna dapat memiliki ratusan profil yang berbeda untuk kepentingan yang berbeda-beda pula. 

    Ketika suatu komunitas terbentuk dan berinteraksi, maka ekonomi akan mengikuti. Ekonomi cyber tergantung dengan hanya satu tindakan:'Click'. Click menentukan suatu halaman web diakses, click menentukan suatu hal disukai atau tidak, click menentukan seberapa besar pengaruh satu profil, click menentukan posisi suatu profil, click menentukan profil. 

     YouTuber dengan sejuta click dapat mengumpulkan dolar dalam sekejap, Twitter yang memiliki sejuta click follower dapat menjual click tweets-nya ke biro iklan, halaman web yang diakses melalui sejuta click dapat mendulang uang melalui Google AdSense tidak peduli isi dari halaman tersebut benar dan bermanfaat, sekedar sampah atau malah kebohongan yang disengaja. Dan fenomena ini telah menjelma menjadi industri. Modus ekonomi seperti inilah yang dilakukan media-media online hoax yang muatannya dikemas seperti penting dan bermanfaat atau sengaja dibuat bersifat provokatif. Diperkirakan dari 2.000 media berita online di Indonesia hanya 211 yang memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik dan terdaftar di Dewan Pers. Modus lain adalah modus politik untuk merusak suasana dengan sengaja membuat berita bohong yang provokatif untuk menarik pembaca, atau memang sengaja dibuat untuk membangun persepsi yang bisa mempengaruhi politik. 

     Meminjam quote dari film Now You Can See Me 2: It's all about Perception. Dengan memanfaatkan budaya masyarakat Indonesia yang suka bersosialisasi, sangatlah mudah menyebarkan suatu berita hoax secara viral yang sepertinya baik benar dan bermanfaat yang akhirnya berhasil membangun persepsi pembacanya mengenai suatu hal. Banyak usaha dilakukan untuk mengurangi penyebaran hoax ini. Kampanye melalui pesan berantai, meme, video, dan himbauan agar selalu mengecek kebenaran dan kemanfaatan suatu informasi sebelum disebarkan ke grup pesan lainnya, sudah banyak dilakukan. Bahkan saat ini telah hadir aplikasi Turn Back Hoax untuk memudahkan masyarakat mengecek kebenaran berita dan melaporkannya. Pemerintah juga berulang kali menghimbau secara resmi melalui sosial media, pesan SMS, ataupun saluran media lainnya, untuk tidak menyebarkan berita bohong. 

      Perubahan UU ITE dengan penambahan ayat baru pada Pasal 40 dimana pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi melanggar undang-undang terutama yang terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya juga telah dilakukan. Namun apakah itu cukup memberikan efek jera dan mengubah budaya masyarakat dimensi keempat tersebut? Perlukan solusi Cyber-ID diterapkan? Konsep Cyber-ID secara sederhana memberikan identitas kepada pengguna internet dengan melekatkan alamat IP publik yang tetap (static IP address) kepada perangkat yang terhubung ke internet. Cyber-ID dapat menggunakan IPv6, kemudian dilekatkan dengan informasi penggunanya, atau alamat MAC, IMSI, MSISDN dari perangkat, atau bahkan e-KTP, sesuai kebutuhan. Data identitas ini akan tersimpan secara aman dan tersinkronisasi dengan semua jalur internet yang digunakan oleh pengguna. 

   Usulan ini mengemuka sebagai hasil FGD yang diselenggarakan staf ahli Menkominfo pada tanggal 1 September 2016 sebagai jawaban beberapa masalah penyidikan kejahatan cyber Divisi Cybercrime Polri dan juga menjadi usulan resmi Gugus Tugas IPv6 Indonesia yang selesai masa tugasnya pada 30 September 2016 lalu. Tujuan utama dari Cyber-ID adalah mendekatkan gap dimensi keempat masyarakat internet Indonesia, yang memunculkan kesadaran akan adanya suatu tanggung jawab hukum dari suatu perbuatan dan perkataan yang disampaikan di muka umum baik di dunia nyata maupun dunia maya. Konsep ini diharapkan akan menjadi solusi preventif untuk mencegah pelaku membuat dan atau menyebarkan hoax karena memahami adanya konsekuensi hukum, dan juga solusi korektif untuk membantu penyidikan polisi dalam menangani kasus kejahatan cyber. 

    Cyber-ID juga akan mendorong industri fintech yang meningkatkan sekuriti transaksi dengan tambahan autentifikasi alamat IP untuk memastikan pengguna layanan adalah orang yang tepat. Tentu saja ada kekhawatiran akan data pribadi di sini--walau sebenarnya begitu kita menggunakan layanan gratis Google, privasi kita juga sudah tergadai. Hal-hal tersebut sudah masuk dalam pertimbangan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi dan telah diatur dalam Permen Kominfo no 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. 

     Pemilik data pribadi, menurut Permen ini, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Sementara kewajiban pengguna data pribadi berupa menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisanya; wajib menggunakan data pribadi sesuai kebutuhan pengguna saja; melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi; dan bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya. 

Apakah Cyber-ID dapat diterapkan dan menjadi solusi untuk mengurangi penyebaran berita hoax sehingga mampu mewujudkan masyarakat internet Indonesia yang bebas bertanggung jawab? Kita tunggu di tahun 2017. Selamat Tahun Baru! 

Penulis, Satriyo Wibowo, anggota Gugus Tugas IPv6 Indonesia 2010-2016.

Sumber:https://inet.detik.com/cyberlife/d-3385762/melawan-industri-hoax?_ga=1.190711725.740660172.1492503057